MODEL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN

Purnamawati, Ni Luh Gede and Budiartha, I Nyoman Putu and Rideng, I Wayan (2025) MODEL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN. Scopindo Media Pustaka. ISBN 978-623-365-903-1

Text (Ebook) MODEL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT UNTUK PARIWISATA BERKELANJUTAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Jika dilihat dari perspektif hukum nasional, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sudah mengakui bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Namun, dalam praktiknya, fungsi sosial tersebut sering dikalahkan oleh logika kepemilikan individual. Sertifikat tanah dianggap sebagai bukti sah yang mengikat, meskipun di atas tanah tersebut masih berlaku hak ulayat masyarakat adat. Hal inilah yang membuat sengketa tanah adat sulit diselesaikan melalui jalur hukum semata, karena perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum negara. Selain itu, nilai tanah sebagai aset ekonomi sering kali tidak dinikmati secara adil oleh masyarakat adat. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya memperoleh keuntungan sesaat dari penjualan atau penyewaan tanah, sementara nilai tanah terus meningkat seiring berkembangnya kawasan wisata. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan antara masyarakat adat dengan investor yang memiliki akses modal dan jaringan politik. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, masyarakat justru kehilangan ruang hidupnya sendiri. Dengan demikian, tanah di Bali bukan hanya aset ekonomi atau sosial, melainkan titik temu berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Sengketa tanah adat merupakan manifestasi dari kegagalan mengharmoniskan nilai ekonomi dengan nilai komunal. Penyelesaiannya menuntut pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial, budaya, dan spiritual. Tanpa itu, konflik akan terus berulang, dan masyarakat adat berisiko kehilangan identitas serta kedaulatannya atas tanah leluhur.

Actions (login required)

View Item