FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

Suryawan, I Gusti Bagus (2020) FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM. Publika Global Media. ISBN 978-602-6332-24-0

Preview

Text FUNGSI DAN WEWENANG DPD.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Landasan konstitusional sebagai dasar terbentuknya DPD ditemukan pengaturannya dalam Pasal 22 C dan Pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut: 1. DPD dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 4. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Actions (login required)

View Item