HUKUM BISNIS DI BALI DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA: Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Krama Bali Pada Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Dr

Astara, I Wayan Wesna and Yasa, Putu Ngurah Suyatna and Budiartha, I Nyoman Putu and Amerta, I Made Suniastha and Suwantara, Putu and Siramiati, Ni Wayan HUKUM BISNIS DI BALI DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA: Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Krama Bali Pada Sektor Pariwisata di Provinsi Bali Dr. Pustaka Larasan. ISBN 978-602-5401-73-2

Preview

Text Buku Hukum Bisnis di Bali.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pertumbuhan pariwisata di Bali terus meningkat, tapi belum diimbangi dengan merangkul secara maksimal tenaga kerja lokal, bahkan posisi tenaga kerja warga Pulau Dewata di industri pariwisata khususnya hotel masih sedikit. Tenaga kerja profesional seperti jajaran di tingkat general manager di Bali kebanyakan dikuasai orang luar. Bahkan banyak posisi penting dipegang orang asing,” kata tokoh pariwisata yang juga General Manager (GM) Hotel Sovereign Bali, I Made Ramia Adnyana, Bisnis.com, Minggu (14/7/2019). Tenaga kerja krama Bali pada sektor pariwisata memiliki bargaining position yang rendah dalam hal penempatan atau posisi jabatan. Salah satu penyebab utamanya adalah pemilik modal dominan bukan krama Bali dan/atau warga negara asing. Para pemilik modal usaha pariwisata non krama Bali, dalam mempekerjakan tenaga kerja umumnya lebih mengedepankan tenaga kerja yang telah mereka persiapkan sebelumnya, yaitu didominasi oleh tenaga kerja non lokal atau bukan krama Bali. Bargaining yang rendah dari tenaga kerja krama Bali terlihat dari posisi pekerja krama Bali umumnya tidak menempati posisi manajemen atas, tetapi mereka kebanyakan adalah pekerja di tingkat pekerja kelas bawah, atau banyak diantara pekerja krama Bali yang memiliki kemampuan untuk menduduki posisi manajemen atas, namun para pemilik usaha lebih mengutamakan tenaga kerja yang telah mereka persiapkan untuk manajemen kelas atas. Untuk menanggulangi kondisi tersebut, maka pemerintah perlu hadir, diantaranya adalah menciptakan regulasi yang Hukum Bisnis di Bali dan Perlindungan Tenaga Kerja memungkinkan pekerja krama Bali memiliki bargaining position yang setara dengan pekerja non krama Bali khususnya di sektor pariwisata. Selain melalui regulasi, pemerintah perlu merumuskan langkah strategis melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja krama Bali. Upaya strategis tersebut diantaranya melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja krama Bali, dan perlu adanya perlindungan terhadap pekerja krama adat Bali .

Actions (login required)

View Item