RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI

Suryawan, I Gusti Bagus and Suantara, Putu and Wirawan, Ketut Adi and Aditya, I Made (2019) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANGLI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH BANGLI. Project Report. -. (Unpublished)

	Text NASKAH AKADEMIKBPR.docx Download (219kB)
Preview	Text (SURAT TUGAS) SURAT TUGAS BPR.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN-244, TLN-5587) yakni “Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar” meliputi salah satunya huruf l yakni “penanaman modal”. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Actions (login required)

View Item