REKONSTRUKSI PENGATURAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSPEKTIFNEGARA KESATUAN

Suryawan, I Gusti Bagus (2018) REKONSTRUKSI PENGATURAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSPEKTIFNEGARA KESATUAN. Project Report. -. (Unpublished)

	Text REKONSTRUKSI PENGATURAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH.doc Download (90kB)
Preview	Text (SERTIFIKAT) CERTIFICATE.6.pdf Download (666kB) | Preview

Abstract

Pada tahun 1998 gerakan politik sekaligus hukum yang menuntut reformasi dalam wujud amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), penegakan hukum, hak asasi manusia, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, otonomi daerah, kebebasan pers serta mewujudkan kehidupan demokrasi. Dengan latar belakang terjadinya reformasi itu, Indonesia mengalami perubahan yang fundamental bagi sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan melalui perubahan UUD NRI 1945. Salah satu perubahan yang terjadi pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat ST MPR) adalah dengan bertambahnya lembaga negara baru, yakni lahirnyaDewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD). Landasan konstitusional sebagai dasar terbentuknyaDPD ditemukan pengaturannya dalam Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD NRI 1945.

Actions (login required)

View Item